Notification

×

Iklan

Iklan

Tolak Harga BBM Naik, Ribuan Mahasiswa Kepung Kantor Gubernur Kaltim

Selasa, 06 September 2022 | 20.24 WIB Last Updated 2022-09-06T13:25:36Z

Pages/Halaman:
Dapatkan berita terupdate dari SAFAHAD.MY.ID di:
Advertisement
Swipe Up
SAFAHAD - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (6/9).
Ribuan massa dari berbagai Universitas di Samarinda menggelar aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM di Kantor Gubernur, Selasa (6/9/2022). Foto : Arditya Abdul Aziz/JPNN.com
SAFAHAD - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (6/9).

Ribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Kaltim Membara tersebut menuntut Gubernur Isran Noor untuk menemui massa pendemo yang ingin menyampaikan penolakan mereka atas kenaikan harga BBM.

Pantauan kaltim.jpnn.com, aksi massa mengepung Kantor Gubernur Kaltim mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada lumpuh hingga dialihkan ke jalan lain.

Massa aksi yang hingga sore ini belum bisa menemui Gubernur Kaltim sempat terlibat gesekan dengan kepolisian yang menjaga jalannya unjuk rasa tersebut. Mereka enggan membubarkan diri sebelum Gubernur Isran Noor menemui dan menerima aspirasi mereka.

Dikonfirmasi, Humas Aliansi Kaltim Membara Said Farhat menyampaikan bahwa unjuk rasa penolakan harga BBM ini tidak dapat ditemui Gubernur Kaltim maka akan ada aksi serupa yang akan mereka lakukan lagi selanjutnya.

"Kami sebut aksi ini sebagai jilid yang pertama karena setelah ini kami akan turun lagi dengan jumlah masa yang lebih besar di jilid-jilid selanjutnya," ungkap Said di sela unjuk rasa, Selasa (6/9).
Said menyampaikan ada beberapa tuntutan yang hendak mereka sampaikan dalam unjuk rasa kali ini, di antaranya mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi.

Kemudian mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi serta mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang dan dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Kami meminta evaluasi yang dilakukan kepada BPH Migas karena memiliki kinerja yang kami anggap sangat tidak memuaskan, bahkan masuk ke dalam kategori buruk. Contohnya di Kaltim solar masih sangat langka, dan kami bersama tahu, kemana kelangkaannya," paparnya.

Said menyebutkan bahwa tujuan unjuk rasa yang ingin dicapai hari ini, peserta aksi ingin mendengar respons dan sikap dari Pemerintah Provinsi Kaltim atas kenaikan harga BBM.

"Kami ingin gubernur atau seminim-minimnya wakil gubernur dapat turun menemui kami. Kami tidak akan mau masuk ke kantor gubernur sekalipun dijanjikan bertemu Gubernur Isran Noor. Jadi mereka yang harus turun menemui kami di luar," pungkasnya.

Kontributor: Abdul Hamid
Sumber: Fajar
×
Latest Update Update
CLOSE