Pages/Halaman:
Advertisement
Swipe Up
Foto: LKPP
SAFAHAD - LKPP adalah singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ini merupakan Lembaga Pemerintah Non-kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
LKPP dibentuk pada tahun 2005 berawal dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ). Tugasnya adalah menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan advokasi, serta memfasilitasi ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.
Selanjutnya untuk membuat proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih baik dan efektif, maka dicanangkanlah pembentukan lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini juga akan membuat posisi Indonesia sejajar dengan negara-negara lain di kancah Internasional yang telah memiliki lembaga serupa.
Karena itulah pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.
Dalam prakteknya, LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dipimpin oleh pejabat setingkat Menteri. Karena itu, lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Tugas dan Fungsi LKPP
Sementara Fungsi LKPP adalah sebagai berikut:
Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.
Selanjutnya, Visi dan Misi LKPP
Adapun tugas dan tanggung jawab LKPP sebagai Lembaga yang mengurusi soal pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Visi dan Misi LKPP
Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:
LKPP memiliki visi "Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."
1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
3.Meningkatkan akuntabilitas PBJ.
Kontributor: Abdul Hamid
Sumber: Detik